Rabu, 09 Juli 2014

POLITIK

PEMILU CAPRES DAN CAWAPRES UNTUK INDONESIA

Kita telah tahu politik sekarang benar-benar membingungkan, mungkin antusiasme masyarakat Indonesia bagus namun menurut saya calon capres dan cawapres tidak bagus, bukan tidak bagus tetapi cara kampanye calon masing-masing yang tidak bagus. Contoh saja dari berbagai acara televisi, salah satu chanel yang mendukung salah satu calon bisa dengan blak-blakkan menjelek-jelekkan calon capres cawapres lain dan selalu meningkatkan atau menjunjung capres pilihannya. Begitu juga dengan survey yang sudah diambil, seharusnya dalam survey tersebut dikatakan info yang sama tetapi tiap chanel televisi mengsurvey hasil-hasilnya berbeda-beda.
Apabila dari awal sudah saling menjatuhkan satu sama lain walaupun tidak secara terang-terangan, itu sudah membuktikan bahwa apa mungkin bisa meyakinkan untuk menjadi pemimpin yang baik untuk bangsa Indonesia.
Dan untuk pemerintah, yang katanya akan membagikan buku saku pemilu yang berisi tentang profil kedua capres, tetapi sampai sekarang belum ada ditangan masyarakat. Apa ini hanya pemberitahuan semata saja sehingga tidak dapat ditepati.
Sebenarnya saya sebagai warga Negara Indonesia sangat antusias dengan pemilu, namun apa mau dikata sudah terjadi seperti ini sehingga membuat pertimbangan untuk saya dapat mengetahui sosok pemimpin yang sesungguhnya. Yang mempunyai wibawa, sopan santun, jujur, mampu dalam segala hal dan mampu berkompeten dalam mengatasi semua masalah yang ada diIndonesia.
Mungkin didunia ini memang tidak ada manusia yang sempurna, namun sebagai makhluk social kita harus mampu mempertimbangkan masing-masing calon capres cawapres yang akan menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia.  
Dipemilu juga disebutkan yang namanya ‘Golput’ memang sangat dikecam apabila kita golput untuk tidak dilakukan oleh pemerintah. Golput sangat dikecam karena dapat membuat kecurangan didalam penentuan. Apabila kita tidak ingin mengalami seperti itu sebaiknya kita tidak golput, kita bisa melalukan cara yang lain yaitu dengan kita dapat mengetahui terlebih dahulu kelebihan atau kekurangan dari masing-masing kedua capres tersebut.
Sukseskan pemilu Indonesia, tetapi apabila ada yang merasa lebih baik tidak memilih daripada kita memilih tetapi tidak sesuai, maka lebih baik bertindaklah sesuai keyakinan hati kita sendiri..







           








EKONOMI




PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA YANG ADA DI INDONESIA

            Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat yang ada di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang ada diIndonesia cukup drastis dibawah kepemimpinan Presiden SBY  dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tidak baik dan selama bertahun-tahun akan diperkirakan sebagai Negara beresiko tinggi sehingga menyusul runtuhnya perekonomian dalam ketidakstabilan politik. Meskipun Indonesia masih merupakan Negara miskin tetap saja prospek pertumbuhannya yang solid dan basis konsumen yang besar pasti akan menarik perhatian investor luar negeri.
            Sumber daya Indonesia mempunyai daya tarik Indonesia tersendiri pada masa lalu dan masa sekarang telah berasal dari sumber daya yang sangat besar. Indonesia juga merupakan pengekspor timah terbesar dan penghasil besi kedua dan ketiga terbesar yang ada didunia. Bukan hanya pengekspor timah saja Indonesia juga memiliki batu bara yang besar . Selain penghasil timah dan batu bara Indonesia dalam urutan ketiga secara global yaitu sebagai penghasil kopi dan kakao serta penghasil utama minyak sawit. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia secara perlahan menurunkan pengeksporannya, tetapi pasokan akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada didalam negeri. Hal inilah yang membuat ekonomi Indonesia tetap menarik terutama bagi Negara-negara misalnya Negara China dan India yang sangat membutuhkan pasokan sumber daya dan komoditas sumber daya yang cukup besar.
            Selain pertumbuhan perekonomiannya Indonesia juga merupakan Negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang mana akan dapat membuatnya mempunyai suara yang sangat kuat di ‘dunia Muslim’. Dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia Indonesia juga sebagai sebuah Negara yang mampu menerapkan demokrasi dengan baik meskipun semuanya belum bisa matang, sistim politik Indonesia telah menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi tersebut.


Minggu, 06 Juli 2014

TEORI ORGANISASI UMUM 2 PENDAPATAN NASIONAL



Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.
Konsep Pendapatan Nasional
  • Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
  • Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
  • Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
NNP = GNP – Penyusutan
  • Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
NNI = NNP – Pajak tidak langsung
  • Pendapatan Perseorangan (PI) Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )
  • Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable incomeini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
DI = PI – Pajak langsung
  • Tujuan mempelajari pendapatan nasional
  1. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara
  2. Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun
  3. Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.
  • Manfaat mempelajari pendapatan nasional
  1. Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara
  2. Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar propinsi
  3. Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar Negara
  4. Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.
Perhitungan Pendapatan Nasional
  1. Metode Produksi
Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam periode tertentu
Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]
2. Metode Pendapatan
Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.
Y = r + w + i + p
3. Metode Pengeluaran
Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.
Y = C + I + G + (X – M)
Contoh menghitung pendatan nasional

Jenis produksi
Nilai input
Nilai output
Nilai tambah
Kapas
Benang
Kain
Kemeja
0
5.000
7.500
12.500
5.000
7.500
12.500
20.000
5.000
2.500
5.000
7.500


45.000
20.000
Berdasar data di atas maka besarnya sumbangan empat jenis barang untuk pendapatan nasional sebesar Rp 20.000 (nilai tambah) bukan Rp 45.000 (nilai output).
KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL

A.   Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Moneter (Monetary Policy)

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1.       Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
      Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar.
2.      Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar.  Disebut  juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu).
INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
TUJUAN KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan :
·         Kesempatan kerja.
Dengan adanya kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan maka makin besar dalam meningkatkan produksi, selain dapat meningkatkan produksi maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran.
·         Kestabilan harga
Harga yang makin kian tinggi membuat masyarakat menjadi resah, tiap tahunnya harga barang bukannya menjadi turun tetapi semakin naik, untuk mencegah harga yang semakin naik maka pemerintah menstabilkan harga sehingga harga tidak mengalami kenaikkan setiap tahunnya.
·         Neraca pembayaran internasional
 Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu Negara.
·         Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian.
·         Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.
·         Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.
·         Membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terealisasi melalui sumber penerimaan yang normal.

B.     Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

1.      Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2.      Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3.      Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
  TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N). Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yag tidak menghasilkan balas jasa secara langsung. Contoh pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebagainya.